Probolinggo,Liputan5news.com - Lahan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bestari di Kota Probolinggo yang semula direncanakan untuk perluasan TPA, ternyata telah dikuasai warga untuk tambak ikan.
Sebanyak 17 orang telah mengelola tambak di lahan milik Pemkot sejak era Presiden Soeharto, tanpa membayar sewa.
“Dulu Pak Harto itu memerintahkan, agar lahan kosong supaya dibikin apa gitu…” ujar Misnan (74), salah satu penggarap.
Fakta ini terungkap saat Komisi III DPRD melakukan sidak pada 30 Desember 2024 lalu.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengonfirmasi, dari 17,7 hektare lahan, hanya 4 hektare yang digunakan untuk TPA.
Kepala DLH, Retno Wandansari, menyebut sertifikat tanah terbit sejak 1988. “Sertifikatnya ada di kami. Tertulis sejak tahun 1988,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, Mukhlas Kurniawan, mendesak Pemkot segera menemukan solusi terkait masalah ini, yang telah menjadi temuan BPK berkali-kali. “Harus segera ada solusi,” tegasnya.
Bermula ketika Komisi III menyoroti TPA Bestari yang semakin menggunung (nyaris penuh). TPA yang overload itu diperkirakan tidak bisa menampung sampah pada tahun-tahun mendatang. Ditemukan fakta, dari 17,7 hektare lahan aset DLH, hanya 4 hektare yang digunakan untuk TPA (sekitar 35 persen).
Saat sidak Komisi III DPRD, warga yang mengelola tambak juga hadir. Salah satunya, Misnan, 74 tahun, mengaku mengelola tambak itu sejak zaman Presiden Soeharto, bahkan mungkin sebelumnya. Misnan mengatakan, masih ingat sekitar tahun 1963.(ze*)
