Liputan5news.com - Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna pada Rabu (08/01/2025) dengan agenda strategis yang membahas penyesuaian APBD 2025 dan rencana pembentukan perusahaan daerah baru.
Sebanyak 34 anggota DPRD hadir dalam rapat yang berlangsung terbuka untuk umum, mencerminkan semangat transparansi dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam rapat ini, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD 2025 telah ditindaklanjuti. Penyesuaian ini mencakup perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Keputusan yang telah disahkan melalui rapat paripurna sebelumnya diharapkan menjadi fondasi kuat untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” ujar Abdillah dalam pembukaannya.
Sementara itu poin penting dalam rapat tersebut adalah penyampaian nota penjelasan Bupati Sidoarjo terkait rancangan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha. Bupati Plt H. Subandi menjelaskan, tujuan pembentukan perusahaan ini adalah meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.
“Dengan rancangan ini, kita berharap mampu memperkuat perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Raperda ini dirancang dengan berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketua DPRD Sidoarjo menegaskan, pembentukan perusahaan daerah ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong daya saing usaha mikro di tengah tantangan ekonomi global.
Selain itu rapat paripurna juga mengumumkan penetapan kamus pokok-pokok pikiran DPRD untuk mendukung pembangunan tahun 2026. Beberapa poin utama meliputi:
1. Peningkatan konektivitas infrastruktur desa dan kota.
2. Dukungan akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM.
3. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.(Yanti)
