Probolinggo,Liputan5news.com - Polemik aduan masyarakat tentang banyaknya perangkat desa yang juga merangkap Ketua kelompok tani (poktan) mendapatkan tanggapan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.
Melalui ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Probolinggo,Reno handoyo menyatakan bahwa pihaknya sudah memanggil Plt.Kepala Dinas Pertanian terkait banyaknya aduan perangkat desa yang masuk didalam kepengurusan poktan atau gapoktan. Bahkan perangkat desa tersebut bukanlah petani, "kan ga nyambung", ungkapnya. Minggu, 29/12/2024. Sebagaimana diungkapkan pada awak media.
Ketua Komisi 2 tersebut meminta kepada Plt. Kadistan Kabupaten Probolinggo,untuk segera merestrukturisasi atau menata ulang kembali kepengurusan poktan dan gapoktan di kabupaten probolinggo, dan memastikan untuk pendataan anggotanya adalah murni dari petani langsung tanpa adanya yang namanya perangkat desa.
Reno juga menyampaikan kepada Dinas Pertanian agar penerima bantuan pertanian dari pemerintah bukanlah poktan atau gapoktan yang sama atau orang yang berulang kali telah menerima bantuan.
Selain itu jika ada bantuan pemerintah nanti, Reno menegaskan kepada Distan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan anggota wakil rakyat pada dapil penerima bantuan.
Sehingga wakil rakyat mendapat masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan jika saja ada bantuan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.
Terkait Perbup untuk mengatur Pertanian di kabupaten Probolinggo Reno menegaskan telah meminta kepada Distan untuk segera mengusulkan dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Probolinggo akan siap mendukung.
Arif Kurniadi Plt. Kepala dinas pertanian kabupaten Probolinggo,membenarkan jika seharusnya Pengurus Poktan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak boleh dari aparat desa. "Nanti kami akan perkuat dengan Perbub dan segera kami siapkan draf-nya. Ungkap Arif (*)
