Probolinggo,Liputan5news.com: Fakta menunjukan jika dana hibah seringkali menjadi sasaran para pemburu rente. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil pemantauan ICW selama 5 tahun terakhir dimana ada 8 kasus terkait korupsi dana hibah yang melibatkan anggota DPRD di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Sedangkan modus yang sering digunakan yaitu, pemotongan anggaran, laporan fiktif, penggelembungan harga atau mark up, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran.
Di Jawa Timur sendiri Pada pertengahan Desember 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Politisi Partai Golkar ini diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar karena memuluskan pengurusan dana hibah untuk proyek infrastruktur pedesaan yang disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas).
Menyikapi maraknya pat gulipat permainan uang rakyat pada penyalahgunaan dana hibah diprogram kelompok masyarakat (pokmas )yang kerap dijadikan ajang tindakan korupsi. Adianto ketua umum PCPM Nusantara turut juga menyoroti penggunaan dana hibah dari pemerintah propinsi Jawa Timur di kabupaten Probolinggo.
"Sekitar ratusan titik alokasi dana hibah di wilayah kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2023 kita pegang datanya, dan berdasarkan dari hasil sinkronisasi data dengan realisasi lapang, kuat dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana hibah pemprov jatim tersebut. " ungkap Adianto
Adianto menjelaskan bahwa dari sekian sample penerima dana hibah didominasi oleh organisasi keagamaan seperti jamaah majlis taklim. "Dilapangan dari hasil penelusuran seperti yang ada di kecamatan paiton, besuk dan kota anyar. Penerima nya majlis taklim, namun sengaja dibuatkan Pokmas pada penerimaan dana hibah senilai puluhan juta hingga ratusan juta tiap Pokmas nya. Jelas Adianto.
Adianto menambahkan bahwa pada data yang dipegangnya, bantuan dana hibah tersebut diduga bersumber dari pokok pikiran (Pokir) salah satu DPRD Propinsi jatim dapil probolinggo -pasuruan periode 2019-2024 , dan operator lapangan program tersebut di 2023 lalu juga kini terpilih menjadi salah satu anggota DPRD propinsi Jawa Timur periode 2024-2029 ini. Urai Pria yang biasa disapa Adi ini tegas. (Ze)
0 Komentar