Liputan5news.com Probolinggo - Mendekati Pemilihan kepala daerah Kota Probolinggo yang akan dilaksanakan bulan November 2024 mendatang, *Damoanto* Ketua DPC Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( LSM PENJARA ) Probolinggo Raya Bersama *Agus Sugianto* Ketua Umum Lsm Lingkar Indonesia Hebat ( LSM LIHAT ) Segera membentuk Tim Pengawasan *Anti Money Politik* pada pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tim Pengawasan ini Terstruktur mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat Kelurahan Kota Probolinggo.
Menurut Damoanto, kebanyakan Calon-calon Kepala Daerah sering kali mengumbar janji-janji manis kepada masyarakat, bahkan tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako kepada Pemilih.
Dengan begitu Secara sadar mereka telah melakukan Perbuatan Politik uang, dengan harapan ada timbal balik dari masyarakat akan memilihnya di TPS nanti.
Padahal Perbuatan seperti ini merupakan sebuah praktik *Koruptif* yang akan menuntun ke berbagai jenis *Korupsi* lainnya setelah mereka Terpilih menjadi Kepala Daerah nantinya.
Lanjut Damoanto Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk Penyuapan kepada Masyarakat.
Dengan Praktik seperti ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye.
Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk.
Tidak heran kata Damoanto jika politik uang disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya Korupsi.
Hal yang sama Statement Agus Sugianto Ketum DPP LSM LIHAT mengatakan, Tujuan Membentuk Tim Pengawasan Anti Money Politik dalam Pemilukada Kota Probolinggo, adalah untuk meminimalisir Praktek Politik uang pada Pelaksanaan Pesta Demokrasi nanti.
Karena menurutnya Politik Uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara (vote buying), para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis.
Tentu saja, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasa disebut investive corruption, atau investasi untuk korupsi ( Red ).
0 Komentar