Probolinggo ,Liputan5news.com - Bergulirnya kasus dana hibah Pemprov jatim yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan korupsi “KPK” membuat situasi memanas. situasi ini makin memanas dengan adanya temuan oleh lembaga Swadaya masyarakat (LSM) PCPM Nusantara.
dimana ditemukan bukti baru oleh CPM Nusantara terkait penyelewengan dana hibah yang bersumber dari Pokir DPRD provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2023,yang saat ini masih dalam tahap analisis di internal lembaganya. Ungkap Adianto, ketua umum PCPM Nusantara.
“ Setelah kami lakukan Investigasi dibeberapa titik ditingkat kecamatan di kabupaten Probolinggo,antara lain paiton,kecamaran kota anyar,kecamatan Pakuniran ,hasilnya cukup mengagetkan,dengan nilai yang fantastis,begitu besarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan anggaran ditahun 2023 untuk program fasilitas masyarakat namun fakta dilapangan terjadi pembegalan anggaran yang sangat tidak wajar serta gila gilaan pada kelompok mayarakat selaku penerima bantuan.terang andianto.
"Bahkan ada kegiatan yang diduga kuat bersifat fiktif/siluman yang saat ini masih terus kami dalami. dimana kegiatan ini dilakukan atau dikoordinir oleh salah satu oknum Anggota DPRD Jawa Timur terpilih periode 2024-2039 berinisial " M'. dimana dalam pelaksanaan lapang, sang oknum dewan terpilih ini sengaja menggunakan koordinator lapang (korlap) berinisial 'S' yang berkomunikasi sekaligus mengkondisikan kegiatan Pokmas penerima dana hibah tersebuttersebuttersebuttersebut.
Adapun dari investigasi lapang, ditemukan bahwa semua kegiatan Pokmas, dihandel oleh oknum anggota DPRD jatim terpilih tersebut, dengan dibantu korlap nya, (S). "jadi pengurus Pokmas seolah hanya dipinjam nama saja, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban ke pemprov jatim, korlap ini semua yang handel. Ungkap ketua PCPM Nusantara serius.
Seolah mempertegas kebenaran hasil temuan lapang soal kuatnya dugaan penyelewengan dana hibah pemprov.jatim pada Pokmas di kabupaten Probolinggo ,hal ini ditegaskan ketua PCPM Nusantara dengan menunjukkan bukti tentang penuturan beberapa kelompok masyarakat yang sudah memberikan keterangan serta memberikan surat pernyataan secara tertulis tentang penerimaan dan pelaksanaan dana hibah pemprov tersebut."dalam waktu dekat kami akan melaporkan pada Komisi pemebrantasan Korupsi (KPK) langsung,sesuai data yang kita punya tentang kegiatan fiktif dari dana hibah tahun 2023 yang bersumber dari dana Pokir anggota DPRD jatim periode 2019-2023 lalu,berinisial 'As'.Ucap Adianto Ketua Umum PCPM Nusantara saat dikonfirmasi di Sekretariat Lembaganya. (Ze)
0 Komentar