Malang, Liputan5news.com - Berdasar laporan masyarakat tentang dugaan carut marutnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di kabupaten malang, Dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga investigasi negara (LIN) yang berkantor di jalan raya pasir barat perum. Tigaraksa residance kabupaten Tangerang propinsi banten turun langsung melakukan pengamatan lapang terhadap pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) selaku penyelenggara pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C).
Andi abdul Malik, DPP LIN bidang investigasi dan HAM menyatakan bahwa dari hasil pengamatan lapang beberapa minggu di PKBM se kabupaten malang oleh tim baik DPC. Malang raya dan DPP ditemukan dugaan adanya penggelembungan data siswa di DAPODIK .
"dari data yang kita peroleh tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di kabupaten malang yang berisi profil jumlah pendidik,peserta didik hingga sarana prasarana penunjang pembelajaran dan setelah kita lakukan cek lapang ada ketidaksamaan realita lapang dan lapor yang mereka buat ke kementerian pendidikan. Ungkap bang Andik, pria ini biasa dipanggil.
" Dari hasil investigasi lapang, ada keyakinan kita tentang dugaan penggelembungan data di DAPODIK, hingga manipulasi surat laporan pertanggungjawaban oleh masing masing PKBM pada kementrian pendidikan yang melalui proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang, dalam hal ini bidang PAUD dan DIKMAS. Terang Andi.
"KIta segera buat surat somasi pada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang terkait dugaan penyelewengan anggaran bantuan operasional pendidikan (BOP) pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang diduga hampir dilakukan oleh seluruh PKBM.
"Biarlah kebenaran dugaan penyelewengan ini nantinya berproses secara hukum.sebagai itikad baik sebelum proses hukum berjalan, kita kirimkan somasi pada Dinas Pendidikan kabupaten malang untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh PKBM yang ada. Tutup andik.
Sahrial, salah satu kepala sekolah di PKBM kecamatan kepanjen , malang dikonfirmasi tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang saat didatangi tim investigasi DPP LIN tidak tampak sarana prasarana pendidikan ataupun gerak gerik proses pembelajaran, menjelaskan bahwa pembelajaran dilakukan malalui metode online ataupun offline. "Pembelajaranya bergantian mas tiap minggu biasanya kamis hingga sabtu. Ungkap pria bertubuh bongsor ini.
Sementara dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang melalui Kabid PAUD & Dikmas Ellin Vikawati S.Pd saat didatangi tim DPP LIN diruang lobi menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah program dari pusat, serta penyaluran anggaran juga langsung dari kementrian pendidikan pada sekolah sekolah atau PKBM bersangkutan.
"Kita hanya memverifikasi berkas pelaporan SPJ BOP nya saja mas, dan itupun ada tom verifikasinya. Adapun jika ada temuan lapang kita persilahkan untuk bisa dibicarakan dengan difasilitasi dinas. " Seperti apa dan dimana salahnya bisa kita bicarakan untuk dilakukan penyelesaian persolanya." ungkap wanita berhijab ini. (Ze)
0 Komentar