Malang, Liputan5news.com - Setelah mendapat surat somasi dari Dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga investigasi negara (LIN) perihal dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) penyelenggara pendidikan kesetaraan berupa paket A, B dan paket C, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pasuruan tindaklanjuti dengan meminta pihak inspektorat untuk turun melakukan pendalaman.
"Terimakasih atas surat yang sudah dikirim ke kantor kita mas, tentang somasi yang sudah dikirim saya sudah berkoordinasi dan minta inspektorat untuk turun melakukan pendalaman. Ungkap Suwadji.
Suwadji menambahkan bahwa dari data PKBM yang diterimanya tidak seluruhnya mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP). " saya sudah lakukan kroscek, dari data 52 yang sampean kirim ternyata hanya 31 PKBM yang menerima BOP. "Nanti biar APIP melalui inspektorat melakukan pengecekan langsung, buar ketahuan mana yang berbuat salah. " Kita lihat means rea nya seperti apa. dan siapa yang bertanggung Jawab nantinya. Tegas Suwadji saat ditemui di area pendopo bupati malang. 30/7/2024.
Menanggapi apa yang di ungkapkan oleh Kadispendik, Suwadji yang seolah sengaja tidak membahas substansi masalah di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan yang berdasar surat somasi LIN jelas ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan adanya tindak pidana korupsi. A. Malik, akan segera melakukan langkah konkret dengan membuat laporan ke Aparat penegak hukum.
"Langkah kepala dinas pendidikan yang kurang bisa memberikan penjelasan terhadap somasi kita dan cara penerimaan yang kita nilai tidak etis, karena tidak dikantor nya. Ini menjadi catatan kita bahwa petinggi di dinas pendidikan kurang bersifat responsif dan profesional dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan dinasnya." Ungkap kaji malik, biasa disapa. (Ze)
0 Komentar