Pasuruan,Liputan5news.com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) yang diprogramkan pemerintah melalui dinas pendidikan nasional ( DikNas) menjadi angin segar bagi anak-anak putus sekolah karna keterbatasan ekonomi,ataupun kesempatan belajar.
betapa tidak ratusan bahkan ribuan anak-anak putus sekolah bisa mengejar pendidikan di PKBM dengan tanpa biaya ( gratis ) sebab dibantu oleh pemerintah melalui Biaya operasional pendidikan (BOP) sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan belajar hingga mendapatkan ijasah paket /kesetaraan.
Namun dibalik program yang bagus tersebut sering ditemui PKBM yang mengambil keuntungan dari program pemerintah tersebut dengan cara meminta biaya kepada peserta didik yang seharusnya tanpa biaya ( gratis) hingga menggelembungkan / mark-up data peserta didik serta lokasi pembelajaran yang tidak jelas.
Hal ini seperti yang di ungkapkan H. Umar wirohadi, SH, MH. ketua umum Maestro pers Indonesia (MPI). "Kejanggalan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan yang meliputi 24 kecamatan di wilayah kabupaten pasuruan patut kita awasi pelaksanaanya. " Ini karena banyak kejanggalan di data Dapodik peserta, lembaga penyelenggara ataupun BOP hingga pelaksana proses pembelajaran yang tidak diketahui masyarakat umum sebagaimana pendidikan semestinya. Ungkap kaji umar, biasa pria 54 tahun ini dipanggil.
Kaji umar menegaskan bahwa terkait pelaksanaan pendidikan kesetaraan di bawah Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) kabupaten pasuruan, dirinya sudah koordinasi ke inspektorat hingga dinas pendidikan. "Untuk mengawal pelaksanaan pendidikan kesetaraan saya intruksikan tiap anggota MPI di kecamatan masing masing melakukan advokasi. " Selain itu saya juga sudah menemui kepala dinas pendidikan untuk meminta data lembaga pelaksana berikut data murid dan BOP nya.
"dari data awal atas adanya kejanggalan kejanggalan pada pelaksanaan program pendidikan kesetaraan tersebut ditahun 2022 hingga 2023 sudah kita koordinasikan ke pihak kejaksaan dan pelaporan resminya segera kita serahkan. Tegas Umar
Dikonfirmasi terkait permintaan data dan adanya dugaan penyelewengan pada penyelenggara program pendidikan kesetaraan di kabupaten pasuruan,kepala bidang pendidikan dasar Dispendik ,Nur salim menyatakan akan menyiapkan data yang diminta namun sebelumnya mengarahkan untuk koordinasi langsung pada kepala Dinas Pendidikan."akan kami siapkan data tersebut,namun koordinasikan dulu dengan bapak."kami akan menyerahkan data yang diminta atas perintah pimpinan.ungkap Nur salim diruanganya dengan didampingi Didik,kasie kurikulum.
Sementara kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten pasuruan, Drs. Tri Agus Budiharto terlihat bungkam saat dikonfirnasi tentang dugaan penyelewengan di program pendidikan kesetaraan,dan tidak membalas konfirmasi yang dikirim media ini melalui pesan whatsapp. Kamis, 13/6. (Ze)
0 Komentar