Pasuruan, Liputan5news.com - Dana BOS yang ditujukan untuk setiap sekolah guna memperingan orang tua/wali murid selalu menjadi perbincangan. Salah satunya adalah tentang penyalahgunaan Dana BOS yang masih saja memberatkan para orang tua/wali murid, dengan tuntutan dari pihak sekolah yang mengharuskan membeli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), uang pembangunan sekolah, dan lain lain.
Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh H.Umar wirohadi, SH.M.Hum, ketua umum majelis pers Indonesia (MPI), tatkala melakukan pengawasan tentang peruntukan dana BOS di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di kecamatan nguling kabupaten pasuruan.
"Ada beberapa item penggunaan dana BOS yang kita nilai tidak sesuai peruntukanya, seperti pengembangan perpustakaan atau pembelian buku buku untuk siswa yang seharusnya mencapai 20 persen dari total dana Bos yang diterima sekolah, namun faktanya rata rata kurang dari itu. "Seperti yang ada di SMA dan SMK Negeri Nguling. Ungkapnya, selasa (21/52024).
Umar menambahkan ,juga patut diduga adanya penyelewengan pada penggunaan anggaran BOS." Seperti halnya di SMKN Nguling, dari data yang kita pegang terdapat pembayaran guru atau tenaga honorer di 2023 digaji dengan total Rp. 429.400.000 untuk 10 tenaga honorer nya."berarti untuk 1 orang tenaga honorer di gaji sekitar Rp. 3.574.000 perbulan , apa benar begitu." Ungkapnya meragukan kebenaran laporan realisasi BOS di SMKN 1 nguling.
"Bahkan yang lebih parah di SMKN 1 Nguling juga terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 109.080.000 untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktek kerja industri atau praktek kerja lapang. " Padahal hal itu sangat tidak dibenarkan pembiayaannya dibebankan dari dana BOS, karena harus mandiri.ini kan terlihat asal asalan perencanaan, penggunaan hingga pelaporan penggunaan dana BOS nya. Tegas pria yang juga berprofesi pengacara ini.
Tak hanya di SMKN nguling, Umar juga menyoroti penggunaan dana BOS di SMAN Grati "hal yang hampir sama juga terdapat pada SMAN 1 Grati kabupaten pasuruan, yang hanya menganggarkan Rp. 177.314.000 untuk pengembangan perpustakaan. "Kan tidak sampai 20 persen dari juknis BOS. padahal total anggaran BOS yang diterima SMAN Grati cukup besar di 2023, sebesar total Rp. 1.772.540.000." ungkap pria yang biasa di sapa abah umar ini.
Abah umar juga menyatakan bahwa juga ada dugaan penyelewengan pada peruntukan dana BOS di SMAN Grati. "Dugaan saya kuat ada penyelewengan juga di SMAN 1 Grati pada data penggunaan BOS yang saya pegang, diduga ada mark up dan manipulasi data atau anggaran di peng SPJ anya di 2023."penyelewengan ini kita duga pada pembayaran tenaga honorer, pemeliharaan sarana prasarana, belanja habis pakai seperti pada pengadaan administrasi sekolah, dan lain lain.
Hal yang juga mencengangkan di ungkapkan Umar wirohadi,bahwa masih adanya pungutan dana pada wali murid sebesar Rp. 115.000 untuk tiap siswa ditiap bulanya."lha ya dana BOS sebesar hampir 2 miliar ditambah BPOPP dan PIP,masih ada saja pungutan oleh sekolah.
"atas temuan kita ini nantinya akan saya buat resume dan melaporkan pada aparat penegak hukum (APH)." jelasnya.
Dikonfirmasi soal dugaan penyelewengan penggunaan dan BOS disekolah nya. Arik harianto kepala sekolah SMKN Nguling menyarankan bahwa dirinya baru menjabat di bulan Oktober 2023,jadi masih perlu mempelajari apa yang diinformasikan hari ini. "Saya baru 7 bulan SMKN Nguling mas,akan saya pelajari masukanya.ungkapnya.
Hal senada diungkapkan kepala sekolah SMAN Grati saat dikonfirmasi tentang dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS di 2023 disekolahnya. " Saya baru Januari 2024 masuk SMAN Grati mas, saya berharap bisa melanjutkan program program yang sudah ada, dan untuk informasi yang jenengan sampaikan, insyaallah akan menjadi bahan evaluasi kita bersama di SMAN Grati ini. Terang pria yang sebelumnya menjabat kepala sekolah di SMAN krucil, Probolinggo ini. (Ze)
0 Komentar