Probolinggo,Liputan5news.com - Puluhan aktivis lembaga Swadaya masyarakat kabupaten Probolinggo datangi dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di Jl. Panglima Sudirman No,. 45 Kraksaan.
Kedatangan puluhan aktivis yang terdiri dari LSM. Garuda muda pro jamin (GMP) dan Gerakan Masyarakat peduli korupsi (GMPK) tersebut menyampaikan keluh kesah rekanan atau kontraktor yang berdomisili di daerah kabupaten Probolinggo tentangnya sulitnya akses dalam melakukan lelang pekerjaaan dan memenangkan lelang proyek di lingkungan dinas PUPR kabupaten Probolinggo.
Hari abdul Hamid,ketua Garuda muda pro jamin menyatakan pada orasinya bahwa perlunya keterbukaan dinas terkait dalam penyelenggaraan proses lelang proyek, dan tidak adanya pengkondisian lelang agar hanya dimenangkan oleh kontraktor yang mempunyai akses pada pejabat di lingkungan PUPR. Sehingga lelang proyek hanya bisa dimenangkan oleh kontraktor yang berasal dari luar Probolinggo.
"kami tidak ingin, dinas PUPR menjadi sarang mafia proyek, yang sengaja dibuat untuk mengatur siapa yang layak menang dan mengerjakan proyek dan siapa yang harus gugur dalam penawaran dan lekang proyek. " Kami berharap dinas bisa profesional dan bisa mendampingi serta membina kontraktor lokal untuk bisa berkompetisi pada pelaksanaan proyek di Probolinggo. "Jangan pembangunan Probolinggo diserahkan pada orang luar dengan alasan pemenang lelang memang dimenangkan orang luar. Ungkap Rokex
Kepala Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR )Kabupaten Probolinggo,HENGKI CAHJO SAPUTRA saat memberikan penjelasan pada pertemuan dengan perwakilan para demonstran diruangan pertemuan PUPR,tentang pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh rekanan dari luar probolinggo membenarkan bahwa rekanan proyek dari luar daerah yang memenangkan tender lelang.
“pemenang tander yang memenuhi persyaratan dan melakukan penawaran melalui e-katalog, diketahui dari tahun 2022 ada sekitar 2/3 proyek dikerjakan oleh rekanan luar, namun ditahun ditahun 2023 udah kebalik 2/3 lokal, 1/3 sudah dari rekanan”. tutur hengky.
Hengki juga menjelaskan mungkin dalam hal belum bisa memenangkan penawaran proyek di PUPR,ada beberapa kontraktor lokal yang merasa jika persaingan penawaran tersebut cukup hanya dengan perusahaan sebatas memiliki SKK (sertifikat kompetensi kerja kontruksi), SBU (sertifikat badan usaha), dan SJK, bahkan Tanpa didasari dengan kemampuan dalam informasi teknologi (IT ),serta profesionalisme pada pengajuan penawaran lainya juga masih belum diperhatika, sehingga hal tersebut yang menjadikan kendala rekan rekan kontraktor lokal sulit menang pada akses penawaran hingga lelang proyek untuk menang.Tuturnya.(ze)
0 Komentar