Memanas! Pansus Kopi Kapiten, Dewan Mensinyalir Ada Hubungan Saling Menguntungkan Antara APEKI Dengan Mantan Bupati

 

Pansus DPRD pasuruan saat hadirkan 3 perangkat daerah terkait Kopi Kapiten

Pasuruan,Liputan5news.com - Permasalahan Kopi Kapiten Kabupaten Pasuruan terus berguling seperti bola panas. Sebelumnya pada Senin (18/03/2024) kemarin, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kopi Khas Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan memanggil 2 Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan untuk dimintai keterangan.

Kini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar rapat lanjutan, dengan menghadirkan tiga perangkat daerah, yaitu Bapperida, Dinas Koperasi dan Bagian Hukum pada Kamis (21/03/2024) di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ketua Pansus, Najib mengatakan, rapat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dasar hukum pemerintah terkait program perkopian. 

"Hal ini penting untuk memahami landasan pemerintah menghabiskan anggaran hingga Rp 10,3 miliar sejak 2015 hingga 2023," jelasnya.

Kepala Bapperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana menjelaskan, dalam RPJMD 2013-2018 terdapat arah kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Sebagai tindak lanjut, dibuatlah kajian roadmap komoditas kopi. Program strategisnya adalah membangun brand image kopi khas Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019.

Hasil kajian merekomendasikan beberapa program untuk meningkatkan ekonomi dan peluang lapangan kerja.

”Ada 11 rekomendasi, antara lain strategi mengembangkan jaringan pemasaran, kerjasama dengan swasta terkait permodalan, peningkatan SDM baik produsen maupun peracik, kemasan dan logo menarik, serta peningkatan varian rasa,” kata Bakti 

Disisi lain, Anggota Pansus dari Fraksi PPP Adi Setiawan mempertanyakan mengapa kopi yang digaungkan dalam program unggulan. Sampai-sampai, branding Kapiten bertebaran di lingkup kantor pemerintahan.

”Bahkan sampai ada nama gedung Kapiten di kantor Raci. Apakah Kapiten memang seistimewa itu? Atau yang istimewa justru hubungan saling menguntungkan antara APEKI (Asosiasi Petani Kopi Kapiten) dengan mantan bupati,” kata Adi.

Namun lucunya, dari 3 Kepala Dinas tak satupun yang menjawab pertanyaan anggota pansus tersebut.

Tapi anehnya justru, Samsul Hidayat, anggota Pansus dari Fraksi PKB menimpali dari pertanyaan Adi Setiawan

Menurutnya, penamaan gedung itu merupakan kewenangan bupati.

”Terserah bupati lah yang memberi nama. Bahkan sekarang Pj Bupati juga banyak menggunakan nama-nama sendiri,” ucapnya (ze*)