Pasuruan,Liputan5news.com: Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta kepada Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan terlantik, Luhur Ngudi Setyaningrum Andriyanto agar terus melanjutkan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pernyataan itu disampaikannya seusai agenda Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang digelar di Ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Jawa Timur, Selasa (26/9/2023).
Menurutnya, adalah sebuah keniscayaan bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan. Khususnya program prioritas yang harus terselesaikan sesuai target selama tahun ke depan.
"Keberhasilan program dan kegiatan di daerah tidak terlepas dari dukungan kaum perempuan yang luar basa. Dalam hal ini dimasukkan dalam TP PKK Kabupaten Pasuruan. Tentunya sinergitas antara Pemkab Pasuruan dan PKK harus terus terjalin. Mengingat ada beberapa program kegiatan yang secara luas bisa dilaksanakan oleh PKK," ujarnya
Menindaklanjuti arahan pj. Bupati pasuruan tersebut, Agus mulyadi sekretaris lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Abdi Bangsa menyesalkan jika kepala desa ataupun ketua Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK) di tingkat pemerintahan desa seperti di desa Mangguan kecamatan Pasrepan tidak peka terhadap pentingnya peran kader PKK di desanya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan manusia di desa dengan melakukan pemberhentian atau pemecatan kadernya hanya karena beda pilihan pada Pilkades terdahulu.
"Saya berharap ketua TP PKK di tingkat pemerintah desa tidak membawa konflik kepentingan pribadi ataupun golongan pada organisasi kelembagaan seperti PKK. "berapa sih honor yang diterima kader PKK, tentunya tidak sebanding dengan kinerja mereka yang telah meluangkan waktunya ditengah mengurus keluarga, dengan turut serta kegiatan pemerintah desa untuk mengurus program program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga lain. Ungkap Agus
Agus menambahkan jika pimpinan ditingkat desa kurang bisa mengayomi warganya seperti kader PKK yang berujung pemberhentian secara sepihak karena beda pilihan pada pilkades kemaren, maka seyogyanya pemerintah kecamatan seperti camat untuk turun tangan melakukan pembinaan agar hal hal bersifat pribadi atau kelompok tidak dibawah kerana publik seperti organisasi seperti Tim penggerak PKK, yang notabene masih sangat dibutuhkan peranya. Tegas Agus mulyanto. (Ze)
0 Komentar