Liputan5news.com - Sidoarjo. Anggota DPR RI Komisi X, Puti Guntur Soekarno mendengarkan curhatan para penghayat di Sidoarjo. Hal ini dilakukan dalam rangka kegiatan Aspirasi Masyarakat Badan Kajian DPR RI Sistem demokrasi pancasila yang digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (29/12/2023).
Puti Guntur Soekarno mengatakan idealnya sistem demokrrasi apa yg cocok di Indonesia? Bung Karno sudah meletakkan dasar payung dari segala sistem dalam ketata kelembagagaan yaitu pancasila. Dimana pancasila itu adalah bintang yang dinamis.
"Indonesia adalah negara yg tidak hanya dimiliki oleh satu golongan tetapi oleh banyak golongan. Justru dengan kebhinekaan inilah menjadi identitas Indonesia dan ini masih diakui oleh dunia, " jelas Puti di depan ratusan perwakilan dari berbagai komunitas dan penghayat Sidoarjo.
Puti juga menyoroti bagaimana seharusnya hukum itu di Indonesia yaitu hukum yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, bukan hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
"Disini, saya ingin mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat sidoarjo untuk kami bawa ke sidang DPR RI dan MPR RI, " jelasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD KNIP Sidoarjo, M Arul Haq Zain mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah keputusan rakyat tapi kalau rakyat tidak berdaulat maka demokrasi hanya ada di atas kertas saja.
"Bagi saya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada upaya-upaya pelemahan demokrasi yang dilakukan oleh negara melalui sistem. Contoh pelemahan terhadap KPK, pelemahan terhadap MK dan masih banyak lagi. Maka yg tepat adalah Ayo Panik Ayo Cemas, " tegas Zain.
Zain menyoroti di Indonesia masalah intoleransi masih tinggi, contohnya masih banyak masyarakat yang dipersulit saat beribadah. Juga bagaimana para penghayat yang masih mendapatkan banyak masalah saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Apakah demokrasi di sidoarjo ini sudah berjalan dengan baik? Dinilai dari mana?. Menurut sayang Demokrasi di Sidoarjo sudah cukup baik. Salah satu contohnya bila disorot dari isu intoleransi, Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Namun jangan sampai Sidoarjo akan ikut terseret dengan kondisi diluar Sidoarjo. Sebab demokrasi di Jawa Timur sendiri masih belum berjalan dengan baik, " ungkapnya.
Zain mencontohkan para penghayat di Mojokerto saja hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam mengubah status agama mereka di dalam KTP. Untuk itu, setiap masyarakat Indonesia harus bisa berperan aktif di dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang dengan menggunakan hak suara agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. (Yanti)
0 Komentar