Liputan5news.com Pasuruan - DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Silaturrahmi dengan Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto.
Forum yang didigelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (02/10/2023) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.
Dalam sambutannya, Sudiono menitipkan 3 hal penting untuk bisa tetap dikawal oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kendali Pj Bupati Pasuruan.
Pertama adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dimana 10 tahun berturut-turut, Pemkab Pasuruan bersama DPRD berhasil mempertahankan capaian tersebut tanpa ada jeda satu kalipun.
"Pesan yang pertama adalah agar Opini WTP yang sudah 10 tahun diraih bisa terus dipertahankan dalam kurun satu tahun ke depan selama Pj Bupati Pasuruan menjabat, dan tentunya di tahun-tahun selanjutnya juga begitu," ucapnya.
Kedua adalah sinergitas antara eksekutif dan legislatif saat pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) harus tetap terjaga. Kata Mas Dion-sapaan akrab Ketua DPRD ini, pengesahan APBD Kabupaten Pasuruan harus tepat waktu meski ada silang pendapat dan lainnya.
"Pembahasan APBD selalu rumit, alot dan tawar-menawar. Apapun itu, pembahasan APBD sampai disahkan harus tepat waktu. Karena APBD itu jantung dan nafas kita semua. Sekeras apapun, sebesar apapun kepentingan kita, tapi kalau menyangkut APBD harus tepat waktu," tegasnya.
Dan yang ketiga adalah keharmonisan seluruh warga di Kabupaten Pasuruan. Ditegaskan Dion, Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi kerukunan antar masyarakat. Bahkan, Kemendagri pernah memberikan apresiasi kepada Kabupaten Pasuruan sebagai daerah paling terharmonis se-Indonesia.
"Bahkan tahun 2019, Kabupaten Pasuruan mendapat apresiasi dari Kemendagri sebagai kabupaten terharmonis se-Indonesia," singkatnya.
Menanggapi tiga pesan DPRD, Andriyanto berjanji akan menjaga amanah yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai Pj Bupati Pasuruan.
Hal tersebut tak lepas dari hubungan Pemkab Pasuruan dan DPRD sebagai mitra.
"Antara legislatif dan eksekutif itu mitra. Kalau sudah mitra berarti duduk bareng. Kalau ada masalah, bareng diskusi untuk mencari solusi yang tepat, bukan hanya memisahkan fungsi masing-masing. Insya Allah pesan yang dititipkan kepada saya akan saya pegang sekuat tenaga," terangnya.
Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Timur ini juga meminta kepada legislatif agar selalu mengawasi dan mengingatkan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam setiap program pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.
"Karena saya tahu bahwa peran legislatif bukan hanya urusan budgetting dan legislasi semata, tapi pengawasan. Jadi awasi kami, mungkin tanpa sengaja keliru, tegur kami, tidak ada masalah. Karena bagi kami, keseimbangan menjadi konsen kita bersama," jelasnya. (Ze*)
0 Komentar