Liputan5news.com Lumajang - Sempat menjadi perbincangan tentang kritikan terbuka kepada dinas Pariwisata yang di lontarkan oleh Bukasan Wakil Ketua DPRD Lumajang yang di unggah di salah satu media di Kabupaten Lumajang, kritik terbuka pada Dinas Pariwisata setempat. Menurut Bukasan Wakil Ketua DPRD Lumajang selama ini Dinas Pariwisata kerap mengkambing hitamkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi keburukannya.
Dijelaskan Bukasan, Dinas Pariwisata merupakan tumpuan utama untuk mengembangkan destinasi wisata, yang disertai inovasi dan kreasi. Tanpa inovasi, jangan harap sektor wisata di Lumajang berkembang seperti yang diharapkan.
Lanjut Bukasan Dispar perlu merubah strategi dalam pengembangan pariwisata, sehingga visi besar pariwisata di Kabupaten Lumajang dapat tercapai dan terus berjalan sesuai dengan program kerja kepala daerahnya.
“Buat satu gerakan inovasi program kegiatan. Petakan mana yang menjadi potensi, kelebihan, hambatan, dan peluang. Bangun kerja sama dengan pihak lain jika anggaran APBD tidak mencukupi. Jangan anggaran APBD yang selalu menjadi kambing hitam,” kata Bukasan, Sabtu (25/3/2023).
Sejauh ini, Bukasan menilai, kinerja Dinas Pariwisata Lumajang masih terlalu eksis di event atau seremonial yang kegiatannya hanya sesaat. Setelah kegiatan, sektor wisata justru mengalami pengurangan kunjungan.
“Ya, secara umum kinerja Dinas Pariwisata masih jauh dari harapan kita. Karena disatu sisi, inovasi dan kreasi yang berkaitan dengan potensi wisata itu bisa jadi menarik, bisa tertata dengan baik. Saat ini, masih belum maksimal,” urai wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini.
Dikatakannya, wisata itu menjadi tempat orang datang untuk refresing, sekaligus menyaksikan keindahan alamnya. Secara tidak langsung, akan ada perputaran ekonomi di dalamnya.
“Nah, ini saya pikir garapannya masih jauh dari harapan. Atau mungkin bisa mengatur setrategi bagaimana caranya tempat-tempat wisata di Lumajang, menjadi tempat berkunjungnya orang saat di hari libur kerja,” terang dia.
“Saya pikir Kabupaten Lumajang harus mencoba bertanya kepada daerah-daerah lain yang tempat wisatanya sudah maju,” tambahnya.
Hingga saat ini, dirinya tidak melihat adanya perkembangan wisata Lumajang yang lebih baik. Justru banyak objek wisata yang tutup seperti Siti Sundari, Sumber Merucu, dan sejumlah destinasi yang dikelola oleh Pokdarwis.
Disamping itu, kata Bukasan, perlu menejemen tersendiri untuk mengelola serta melihat dan mengerjakan tempat wisata agar menjadi ikon desa atau kabupaten.
Bukasan juga menyarankan agar Dinas Pariwisata bisa bergandengan dengan komunitas dan pegiat seni di Kabupaten Lumajang. Jika hal itu terwujud, tentu akan membawa daya tersendiri.
Di Kabupaten Lumajang, imbuh Bukasan, banyak pegiat seni dan kesenian daerah yang amat potensial jika diberdayakan. Misalkan Topeng Kaliwungu, Kuda Kencak dan sebagainya.
“Nah, jika manggung bersama dan dikemas, orang tidak hanya datang sekali, karena penasaran. Nah ini saya pikir jadi strategi yang harus dilakukan. Sebab, selama ini Dinas Pariwista Lumajang dari tahun ketahun tidak ada perubahan sama sekali,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Haris menanggapi Kritikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Tentang dugaan Kerap mengkambing hitamkan APBD sebagai koreksi dan akan memperhatikan serta melakukan evaluasi untuk penataan dan pengembangan.
“Apa yang disampaikan wakil Ketua DPRD pak Bukasan sebagai koreksi dan akan kami perhatikan, serta akan melakukan evaluasi untuk penataan dan pengembangan pariwisata”. Jelas Yuli Senin (27/03/2023) di ruang kantor dinas pariwisata
Terkait tentang Kerap mengkambing hitamkan APBD kami tak pernah bicara seperti itu dan tak pernah bicara kekurangan anggaran.
“Soal kerap mengkambingkan hitamkan APBD kami tak pernah bicara seperti itu dan tidak pernah bicara kekurangan anggaran, bukan di sanggah ini ya, kritikan DPRD tetap menjadi koreksi bagi kami ” ujarnya (red/Rhm)
0 Komentar