Liputan5News Lumajang - Geliat pertanian organik sudah digaungkan di Kabupaten Lumajang, sejak Lama lewat sebuah gerakan yang bertajuk "aksi gerakan pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat" yang lebih dikenal dengan SIGARPUN BULAT, tepatnya di lauching pada peringatan Hari Lumajang ke 756 tanggal (15/12/2011) tujuan utama agar para petani sadar menggunakan pupuk organik demi untuk perbaikan tanah yang sudah tercemar pupuk kimia mulai tahun 70 an, gerakan ini berusaha mengoptimalkan pemakaian pupuk organik di kalangan petani ditambah juga untuk penggunaan benih bersertifikat juga di lakukan akan produktivitas petani meningkat signifikan.
Menurut Ishak Subagio S.E.,selaku ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Indonesia DPC Kabupaten Lumajang, Dewan Pakar HKTI JATIM, Wakil Ketua bidang pertanian KADIN Lumajang, Wakil ketua KUD SIDO MAKMUR, Sa'at di konfirmasi media ini mengatakan data aplikasi di lapangan gerakan progam dari dinas pertanian tidak mendapatkan respon yang maksimal pada petani di kabupaten Lumajang.
"Dalam aplikasi dilapangan menurut pengamatan kami gerakan ini tidak mendapatkan respons yang maksimal dari petani, sampai dengan saat ini progres gerakan ini tidak pernah terekspos ke publik mengenai data parameter dan capaiannya secara kuantitatif dan kualitatif " terangnya sa'at di konfirmasi media ini
Masih menurut Ishak "Pada bulan Pebruari tahun 2020 dinas pertanian juga meluncurkan program Lumajang bumi organik, tujuan nya sama dengan SIGARPUN BULAT, namun lebih fokus pada penggunaan pupuk organik untuk menggenjot kesuburan tanah petani, lagi lagi program ini juga belum ada indikator yang jelas tentang capaiannya termasuk target nyatanya akan lahan yang bisa dikonversikan berapa hektar" paparnya
Ishak juga mengatakan SIGARPUN BULAT sampai sa'at ini belum pernah terpublikasi berapa hektar lahan yang sudah menggunakan pupuk organik secara terus menerus.
"SIGARPUN BULAT sampai saat ini belum pernah terpublikasi berapa hektar lahan yang sudah menggunakan pupuk organik secara terus menerus, berapa jumlah petaninya pun demikian yang menggunakan benih bersertifikat, terus tidak ada kajian tentang efektivitas program tersebut dengan produksi yang dihasilkan, kawasan organik pun belum ditetapkan secara terstruktur berikut capaiannya per tahun, Jargon Lumajang bumi organik juga sama nasibnya dengan SIGARPUN BULAT, indikator dan capaiannya masih kabur, saat ini petani butuh pupuk sementara subsidi pupuk sudah banyak dikurangi, per juni 2022 jenis pupuk yang disubsidi hanya jenis UREA dan NPK PHONSKA saja, mulai awal maret pihak distributor sudah menggenjot pengiriman pupuk petroganik dan ZA ke pengecer, sehingga pengecer stok jenis petroganik meningkat tajam, sementara petani tidak mau menggunakan pupuk organik tersebut, ini kontras dengan kedua program yang dicanangkan tadi" jelas ishak secara detail
Iskhak juga mengusulkan pada pemkab Lumajang "mulai sekarang Pemkab lewat dinas pertanian harus serius menangkap hal ini dengan membuat aksi nyata dilapangan, mulai sidak ke pengecer dan distributor juga langkah nyata implementasi pupuk organik dilapangan, cara sederhana adalah mengundang semua produsen pupuk organik yang ada untuk melakukan demoplot dilahan petani se-kabupaten lumajang, dukungan APBD untuk pembelian pupuk organik mutlak dilakukan dan harus sebagai intervensi nyata pemerintah terhadap kesulitan petani, petani harus dibangkitkan juga kreatifitasnya untuk memenuhi kebutuhan pupuknya, tanpa intervensi pemerintah petani akan terus memburu pupuk kimia nonsubsidi yang harganya mahal, sementara produktivitasnya belum optimal, akhirnya petani terkorbankan lagi". Tandasnya
Iskhak menambahkan lagi "Jangan jadikan petani kita sebagai pejudi sejati, mereka merugi tapi tetap bertani karena hanya itu yang mampu mereka lakukan, sudah saatnya eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam pengembangan pertanian yang murah dan ramah lingkungan dan perlu peran dari komunitas dan ormas yang peduli pertanian, tinggal bagaimana menggerakkan dan memberi ruang pada mereka, pemerintah harus proaktif melakukan kegiatan yang langsung menyentuh petani dengan melibatkan KADIN, HKTI, PERPADI dan penyuluh swakarsa, WCDI dll perlunya sinergitas tanpa ego sektoral" pungkasnya. (Red/Rhm)
0 Komentar