Liputan5news Probolinggo - Pemerintah kota Probolinggo mengadakan pertemuan undangan dengan sejumlah LSM terkait yang masing masing tertera di dalam surat terbuka dan tersebar luas hingga tembusan kepada presiden RI mengenai komitmen dari pemerintah, di Puri Manggala Bhakti Pukul 08.00 Jumat (04/22).
Walikota Probolinggo berharap didalam pertemuan tersebut, pihak terkait LSM yang melaporkan adanya informasi laporan oknum di dalam pemerintahan, akan di usut tuntas sesuai dengan ranah hukum yang berlaku.
Walikota Hadi juga mengatakan akan langsung melaksanakan pemeriksaan dan secara cepat akan kita berikan sanksi-sanki sesuai dengan hukum yang ada.
"Persoalan hukum sudah ranahnya dari APH bukan ranah dari pemerintah kota, tapi untuk oknum yang disampaikan itu, itulah ranah dari pemerintah kota untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai ranah aturan-aturan yang ada". Pungkasnya
Adapun pemerintah kota merespon karna melihat penting karna ini sudah terbuka dan tersebar luas bahwasanya ada kejadian yang terjadi melanggar hukum dengan adanya laporan oknum terkait.
Sementara itu nampak hadir juga Dr. Abror H.S Huda sebagai Plt. Dir.RSUD dan sejumlah jajaran Inspektur dan Kabag Hukum yang akan turut membantu untuk menindak lanjuti laporan oknum yang telah di laporkan oleh LSM terkait.
Pertemuan di mulai pukul 08.00 WIB namun sejumlah aliansi LSM terkait tidak ada satupun yang datang, pada akhirnya pertemuan di tunda hingga pukul 10.00 WIB dan kembali tidak ada satupun Aliansi LSM terkait yang hadir dalam undangan tersebut.
Dengan ini Walikota Habib Hadi tetap akan menunggu respon dari sahabat LSM terkait untuk menyampaikan aspirasi nya atau paling tidak dengan mengirimkan surat yang berisi nama nama oknum yang di maksud, sehingga pemerintah kota dapat secara cepat menindak lanjuti permasalah yang ada. (Nia)
0 Komentar