Liputan5News Bondowoso - Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin menandatangani 'Memorandum of Undarstanding (MoU)' atau nota kesepahaman pengembangan daerah wisata dengan Perum Perhutani Bondowoso di peringgitan pendopo bupati, Kamis (12/8/2021).
Bupati Salwa mengucapkan terimakasih kepada perum Perhutani Bondowoso yang telah berkenan melakukan kerjasama guna mengembangkan potensi wisata. Menurutnya, kerjasama tersebut sebagai langkah memacu kepariwisataan guna memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam.
"Saya salut ada MoU dengan KPH Perhutani untuk mempercepat pembangunan wisata," ungkapnya usai proses MoU dilakukan.
Salwa menyatakan bahwa pengembangan kepariwisataan di Bondowoso tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak melainkan diperlukan kerjasama dengan pihak lain.
MoU tersebut diharapkan cepat ditindaklanjuti secara teknis oleh Dinas Pariwisata. Sebab, Salwa ingin ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, minimal setelah pandemi Covid-19 berakhir.
"Ada tindaklanjut dan proses teknis. Ada langkah nyata sehingga wisata ini ada manfaatnya untuk meningkatkan PAD," harapnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bondowoso Mulyadi menyebutkan, dalam mengelola wisata pihaknya memerlukan payung hukum sehingga perlu dilakukan MoU antara Pemerintah Bondowoso dengan Perhutani.
"Hampir 100 persen wisata kita ada di lahan perhutani. Maka regulasi ini kita lakukan dulu supaya dalam pembangunannya nanti bisa maksimal," terangya.
Kendati demikian, Mulyadi belum memberikan keterangan banyak tentang proyeksi pengembangan objek wisata di lokasi yang dikerjasamakan.
"Deteilnya secara teknis akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya kepada awak media.
Sementara Adm Perhutani KPH Bondowoso Andi Adrian Hidayat mengaku siap mendukung pembangunan pariwisata di Kota Tape ini. Bahkan Perhutani KPH Bondowoso punya misi untuk mengembangkan pariwisata.
"Ini adalah kesepahaman bersama karena yang akan dikelola kawasan perhutanan. Karena pariwisata sekitar 70 persen ada di kawasan hutan. Kami akan support itu," terangnya.
Dengan MoU tersebut, lanjut Andi, tidak ada lagi yang tidak terkoordinasi di lapangan. "Kalau terkoordinasi, maka masyarakat dengan lembaganya akan membangun Geopark yang benar," pungkasnya. (Rj/Bay)
0 Komentar