Liputan5News Lumajang - Sejumlah wali murid di Lumajang mengeluhkan adanya penarikan/ pembayaran seragam bagi putra putri mereka yang baru saja diterima disejumlah SMP Negeri di kabupaten Lumajang yang nominalnya bervariasi antara SMPN satu dan lainnya , mereka keberatan karena perekonomian mereka sedang terpuruk( Krisis) disebabkan Pandemi Covid 19 yang melanda dunia saat ini.
Menurut salah satu wali murid Ny.Yuliana menyampaikan kepada awak media bahwa anaknya diterima di salah satu SMP Negeri di kabupaten Lumajang dari kemarin kamarin ada sosialisasi dari pihak sekolah disampaikan bahwa siswa disana mendapatkan bantuan seragam gratis dari Pemkab Lumajang berupa seragam biru putih dan seragam pramuka namun seragam yang lain harus membayar sendiri yang nominalnya cukup besar hampir satu Juta.
"Kemarin sa'at sosialisasi dari pihak sekolah seragam biru putih, dan Pramuka gratis di beri Bantuan dari pemerintah untuk seragam lain itu membayar yang nominalnya sangat mahal pak." Ujarnya
Masih menurut wali murid juga menyampaikan "pembelajarannya masih banyak online dari pada offline karena masa pandemi dan offline itu juga adalah PSB( Program Sinau Bareng) yang seminggu hanya 2 kali dan boleh tak berseragam, karena hal tersebut untuk apa punya seragam banyak banyak yang membebani kami wali murid yang sedang dilanda kesulitan Ekonomi". ujarnya
Perihal mahalnya seragam juga di benarkan oleh wali murid baru joko Andik dari lembaga sekolah lain dirinya juga merasa keberatan dengan pembayaran yang sangat mahal.
"Iya pak pembayaran seragam sekolah sangat mahal sekali tentunya saya sangat keberatan sekali dengan mahalnya biaya masuk sekolah siswa baru untuk pembelian seragam" paparnya
Sementara itu ketua Komnasdik kabupaten Lumajang Bawon Sutrisno mengatakan hal ini perlu di evaluasi dan akan ia bawa ke rapat Komnasdik dia mempertanyakan apakah ini atas persetujuan Dinas Pendidikan atau tidak dan ia berharap agar pihak Dinas Pendidikan bisa me ngambil tindakan agar pihak sekolah bisa lebih bijaksana mengingat kita masih dalam wabah Pandemi Covid-19.
"Masalah ini sangat memprihatinkan perlu adanya evaluasi dan perlu di pertanyakan apakah ini atas persetujuan dinas pendidikan ?, saya berharap dengan adanya masalah ini dinas pendidikan mengambil tindakan agar pihak sekolah bisa bijaksana mengingat kita masih dalam pendemi Covid-19". Terangnya
Keluhan masyarakat wali siswa baru ini Masduki S.P. Selaku Kordinator FKPWL ( Forum Kajian dan Pengembangan Wacana Lokal) kabupaten Lumajang mengkritik keras pemerintah.
"Kami memperhatikan secara seksama terhadap berbagai keluhan wali murid di lapangan dapat di simpulkan mereka merasa keberatan hanya karena itu sebagai tanggungjawab orang tua, maka dengan terpaksa sekali melakukan upaya keras apapun kondisinya sekalipun itu dirasa sangat membebani". Tegasnya
Masduki menambah, Sebagai kritik terhadap pemerintah seharusnya memiliki kepekaan terhadap krisis ekonomi seiring dengan Covid yang semakin merajalela. Pemerintah jangan tutup mata seolah tidak tau terhadap penderitaan pada masyarakat.
"Kalau sudah tau dengan keadaan begini kenapa dinas pendidikan masih membiarkan sekolah masih memungut biaya pembelian seragam dan lain sebagainya. Kalau boleh mempertanyakan apa relevansinya untuk semua itu?. Bukankah Pendidikan adalah hal keilmuan apa korelasinya dengan seragam sekolah?". Pungkasnya.(tim)
0 Komentar