 |
| Zainal Arifin, Ketua LSM Garda Nusantara saat berada di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pasuruan |
Liputan5News Pasuruan - Kelurahan Blandongan kecamatan Bugul kidul kota Pasuruan tahun ini menjadi tempat pembangunan proyek bernilai milyaran dari Anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) yang bersumber di kementrian perumahan dan kawasan permukiman (PERKIM) berupa instalasi pembuangan limbah tinja (IPLT).
Agar pembangunan maksimal dan tidak merugikan masyarakat sekitar terhadap imbas yang ditimbulkan dikemudian hari,maka pengawasan dari masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai harapan dan tahapan tahapan yang sudah ditentukan mutlak diperlukan secara kontinyu dan terus menerus.
"IPLT ini diperlukan sebelum terlambat,karena targetnya adalah memisahkan air kotoran atau air jamban masyarakat,dengan air bersih atau air tanah,supaya tidak larut dan terkontaminasi,sehingga mengancam keselamatan masyarakat dikemudian hari."Terang salah satu ketua lembaga swadaya masyarakat Pasuruan,Garda Nusantara,Zainal arifin.
Zainal juga berharap,Masyarakat sekitar hususnya untuk terus bersama sama turut serta dan aktif mengambil bagian dalam pengawasan proses pembangunan sesuai progres pekerjaan,karena IPLT ini langsung bersumber dari dana APBN,yaitu kementrian perumahan dan kawasan permukiman yang satuan kerja (satker) pelaksananya di dinas PU Perumahan dan kawasan permukiman propinsi jawa timur.
"Pengawasan oleh masyarakat salahsatunya meliputi imbas pembangunan seperti titik titik jalan yang ramai armada angkut matrial karena akan menimbulkan gangguan tersendiri,progres pembangunan ,serta mutu pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknik yang sudah disepakati oleh dinas terkait yaitu PPK Sanitasi Dinas PERKIM Propinsi jawa timur dengan kontraktor pelaksananya,yaitu PT.Diatasa Jaya Mandiri,sejak tanggal 21 mei 2021.jelas Zainal.
Sementara Budiono,Lurah Blandongan dikonfirmasi terkait sumbangsih pelaksanaan proyek hingga pengelolaanya dikemudian hari dikantornya,tidak banyak memberikan jawaban."itu proyek APBN langsung mas dengan nominal kabarnya sekitar hampir enam (6) milyar,dan pekerjaanyapun di tanah milik pemerintah kota sendiri,karena pemerintah kelurahan ini beda dengan pemetintah desa.ungkapnya.
"Kelurahan ini kan tidak punya aset,seperti aset tanah ataupun bangunan untuk sarana pengembangan peningkatan ekonomi seperti pasar desa ataupun tanah kas desa,jadi kami hanya dapat pemberitahuan saja kalau ada pembangunan IPLT tersebut,namun untuk tenaga kasar memang pihak pelaksananya meminta pada kita kalau ada,namun kita hanya bisa ngirim 5 orang saja untuk kerja disana ,karena keterbatasan warga yang bekerja di bangunan mas.ungkap Pria yang sudah berumur ini.(Dre/zein)
0 Komentar