Liputan5news.com Pasuruan - Selain kapasitas UGD RSUD Bangil dan RSUD Grati sudah overload, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan menjadi permasalahan yang serius dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Baik tim medis maupun paramedis, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terus bertambah dalam beberapa hari terakhir.
Maka dari itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menekan bertambahnya lonjakan kasus aktif harian. Caranya tidak lain dengan membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Terutama selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Saya mohon kepada semua kyai, alim ulama dan tokoh masyarakat untuk terus bekerjasama dengan Pemda. Memberikan pemahaman dan sosialisasi PPKM Darurat kepada masyarakat. Juga memberi penekanan, protokol kesehatan adalah kunci utama untuk kita semua agar terhindar dari Covid-19”, jelasnya pada hari Kamis (15/7/2021).
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Bupati kembali menegaskan bahwa PPKM Darurat adalah ikhtiar bersama. Menurutnya, baik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, RSUD Bangil, RSUD Grati maupun Forkopimda telah melaksanakan usaha dengan sangat serius untuk mencegah bertambahnya kasus harian.
Sementara itu, untuk menekan penyebaran virus varian Delta yang begitu cepat, Kepala Daerah menginstruksikan kepada Satgas Penanganan Covid-19 agar melakukan testing dan tracing terhadap kontak erat pasien terkonfirmasi positif. Minimal dilakuan kepada 15 orang terdekatnya.
"Dari informasi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, beberapa kasus harus dilakukan testing minimal 15 orang. Selain itu jangan sampai muncul klaster seperti klaster takziyah dan klaster tahlil. Apalagi puncak pandemi Covid-19 diprediksi akan terjadi Juli tahun ini”, tandas Bupati dalam kegiatan rakor yang dihadiri Wakil Bupati Mujib Imron, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait tersebut.(Zein/Dre)
0 Komentar