Liputan5news.com Probolinggo – Kawasan sekitar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo nampak berbeda, Kamis (17/12). Pasalnya ratusan buruh pabrik pengolahan kayu PT Mandiri Jaya Successindo melurug kantor wakil rakyat tersebut. Para buruh merasa kecewa menyusul kunjungan anggota dewan di pabrik tempat mereka bekerja dan menyebut perusahaannya nakal dan ilegal saat beberapa anggota legislatif ini berkunjung ke perusahaan pengolahan kayu tersebut. Dengan mengendarai roda dua dan membawa pengeras suara, ratusan buruh pabrik yang berada di desa Pajurangan, kecamatan Gending, Probolinggo itu minta klarifikasi atas perkataan anggota dewan ini.
Dalam orasinya, massa buruh menyayangkan ada anggota dewan yang terkesan melecehkan pabrik, mulai dari penyebutan pabrik yang nakal hingga dikatakan ilegal.
Buruh merasa perkataan tersebut telah membuat pemilik pabrik menutup pabriknya dan imbasnya sekitar 400 buruh menjadi pengangguran.
Aspirasi para buruh ini sedikit mereda setelah ditemui Lukman Hakim, wakil ketua DPRD. Politisi PKB ini berjanji secepat mungkin akan menyelesaikan persoalan antara dewan dengan pihak manajemen pabrik, agar aktivitas pabrik kembali bekerja seperti sedia kala.
Menurut korlap aksi, Doni Angga Widiatmoko, di tengah pendemi COVID- 19 ini, seharusnya dewan menjadi mesin pendingin agar investasi di Kabupaten Probolinggo, berjalan normal. Apalagi di saat pandemi warga sangat membutuhkan pekerjaan.
“Aksi kami ini untuk meminta klarifikasi yang jelas saat ada anggota DPRD mengatakan pabrik tempat kerjanya dikatakan nakal dan ilegal, semua karyawan demo kantor DPRD untuk klarifikasi ucapan yang tidak jelas oleh anggota dewan tersebut, dan kita hanya ditemui oleh 1 orang dewan saja, kalau tidak ada jawaban pasti klarifikasi yang jelas, kami akan melakukan demo kembali” ujar Doni, K(17/12).
Sementara itu Lukman Hakim mengatakan kunker ke beberapa perusahaan yang dilakukan dewan murni untuk mengetahui kondisi buruh dan memperjuangkan nasib buruh pabrik pengolahan kayu ini. Mulai keikutsertaan dalam program BPJS hingga gaji sesuai standar. Pihaknya akan segera melakukan rapat internal dengan jajaran pimpinan guna menindaklanjuti soal omongan dewan tersebut.
“Saya akan melakukan rapat dengan pimpinan nanti atas tuntutan ratusan karyawan pabrik kayu PT MJS. Dan untuk ucapan dari anggota DPRD akan kami rapatkan juga, dan masalah pabrik akan tutup nanti kita ajak pemilik pabrik untuk mediasi dengan pimpinan dan para ketua komisi,” kata Lukman.
Massa buruh sendiri akan mengancam kembali menggelar unjuk rasa yang lebih besar, jika tuntutan klarifikasi tidak segera dilakukan anggota dewan yang mengatakan pabrik tempat mereka kerja menafkahi keluarganya dikatakan ilegal dan nakal.
Adanya aksi demo buruh PT. MJS membuat jalur pantura tepatnya di depan kantor DPRD tersebut membuat arus lalu lintas terganggu, bahkan terjadi macet. (Sf)
0 Komentar